Pelajaran Berharga Film Dokumenter Sexy Killers untuk para Pemerhati Kebijakan Kesehatan

895

Film dokumenter terbaru, Sexy Killers, yang diproduksi oleh WatchDoc mendapat banyak perhatian, tidak hanya dari kalangan pencinta film, namun juga dari masyarakat umum. Pasalnya, berkenaan dengan momentum pemilihan presiden 2019, film ini tidak hanya menguak tentang kompleksitas jaringan bisnis batu bara di Indonesia dengan segala kontroversi dan permasalahannya, namun juga memaparkan keterlibatan para politisi elit Indonesia dalam jaringan bisnis tersebut. Film Sexy Killers ini menyadarkan sekaligus menggugah masyarakat untuk tetap mengawal pentingnya isu lingkungan, kesehatan, dan dampak sosial dari aktivitas ekonomi dan kebijakan pemerintah yang berkaitan di dalamnya.

Mengapa film Sexy Killers ini penting untuk disimak bagi para pemegang kebijakan, advokat, praktisi dan pemerhati kesehatan? Mengutip salah satu kalimat dalam film tersebut, bahwasanya industri memilih batu bara sebagai komoditas utama baik yang diekspor maupun yang diolah sendiri menjadi bahan bakar didasari atas pertimbangan bahwa batu bara sangatlah murah. Biaya tersebut tentu saja tidak mengikutsertakan biaya yang tidak terlihat, meliputi biaya lingkungan, dampak sosial ekonomi, risiko keselamatan umum dan dampak negatif kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat sekitar. Dampak negatif terhadap kesehatan yang sering terjadi yaitu Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), atau yang paling membahayakan  dalam jangka panjang adalah potensi timbulnya penyakit kanker.

Dalam konsep ekonomi kesehatan, dikenal istilah negative externalities (eksternalitas negatif), dimana biaya yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi harus ditanggung oleh masyarakat sekitar. Dalam hal terjadinya eksternalitas negatif, disinilah peranan pemerintah mutlak diperlukan. Dalam berbagai kasus di berbagai negara, pemerintah dapat mengambil andil untuk mengendalikan eksternalitas negatif dengan cara membuat kebijakan atau peraturan yang dapat “mengkompenasasi” biaya yang harus ditanggung masyarakat. Pemerintah dapat menginternalisasikan eksternalitas denganmenggunakan instrument fiskal, seperti pajak, bagi kegiatan-kegiatan perekonomian yang menimbulkan eksternalitas negatif. Misalnya, di Finlandia terdapat pajak karbon di tahun 1990, pajak bahan bakar di Belanda, pajak terhadap penggunaan sumber daya energi berbasis batu bara, minyak bumi, gas alam dan avtur di Swedia.

Tentu tidak mudah untuk mengadvokasi dan melakukan perubahan dalam kebijakan yang menyangkut multisektor. Advokasi untuk memperjuangkan kepentingan kesehatan masyarakat seringkali mendapatkan perlawanan dan penolakan politis. Super-power lobi dari para pelaku industri merupakan tantangan terberat untuk menciptakan reformasi kebijakan. Untuk itu, “lesson learned” dan “ success story” dari negara lain penting untuk kita pelajari. Advokasi berbasis bukti (evidence-based) harus terus kita gencarkan demi tercapainya reformasi kebiajakan kesehatan yang berpihak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tinggalkan Komentar di sini