Environment

Peraturan Terbaru Lingkungan tahun 2018

Ada beberapa peraturan lingkungan terbaru yang di keluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018 yaitu:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.

Peraturan lingkungan terbaru ini ditetapkan untuk melaksanakan pasal 50 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri. Serta pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Menteri. Perlu kita ketahui bahwa pada pasal 47 sampai 51 berisi tentang Penerbitan Izin Lingkungan.

Secara spesifik jika melihat pada pasal 4 peraturan ini menyatakan dengan jelas jenis dan kriteria perubahan izin lingkungan yang pada peraturan pemerintah belum diatur. Misalnya pada pasal 4 ayat 3 poin (f) yang menjadi tambahan serta untuk lebih detail dapat melihat pada Lampiran I. (Download Permen LHK No. 23 Th 2018)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P/24/MENLH/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/ atau kegiatan yang berlokasi di Daerah Kabupaten/ Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang.

Peraturan lingkungan terbaru ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang. (Download Permen LHK No. 24 Th 2018)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Peraturan lingkungan terbaru ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) dan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. (Download Permen LHK No. 25 Th 2018)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan lingkungan terbaru ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3), Pasal 55 ayat (7), Pasal 56 ayat (2), Pasal 61 dan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik. Baru-baru ini pemerintah memang telah me-launching Online Single Submission (OSS) yang beralamat di oss.go.id. Nantinya segala proses perizinan akan melalui website tersebut. Ya, sebelumnya beberapa portal online yang dikelola pemerintah masih terpisah seperti LKPM, Online SPIPISE, dan Wajib lapor. Namun sejak hadirnya OSS ini maka semua perizinan tersebut akan dijadikan satu termasuk perizinan lainnya yang terkait. (Download Permen LHK No. 26 Th 2018)

Noviaji Joko Priono

The author Noviaji Joko Priono

Alumni kesehatan lingkungan dari Universitas Indonesia. Setelah lulus S1, dia bekerja sebagai seorang HSE di sebuah perusahaan otomotif. Sekarang Joko sedang menempuh studi Magister di Universitas Indonesia pada bidang Keselamatan & Kesehatan Kerja.

Tinggalkan Komentar di sini