Opini

Sampah Kampanye Pilkada Tanggung Jawab Siapa?

Ida Ayu Indira Dwika – Limbah Pilkada

Sampah Kampanye Pilkada Tanggung Jawab Siapa? Apakah calon pemimpin kita sudah memperhatikannya?.  Tahun 2018 ini merupakan pemanasan dari tahun politik di Indonesia. 171 wilayah di Indonesia akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Para calon kepala daerah ini pun mulai melakukan gerakan kampanye dengan berbagai cara, seperti memasang spanduk dan baliho yang bertebaran di berbagai sudut jalan kota hingga desa-desa terpencil.

Pemasangan baliho dan spanduk, tentunya memang sudah diatur dalam Undang-Undang pemilu di mana kandidat diperbolehkan untuk menyebarkan bahan kampanye Pemilu kepada umum dan pemasangan alat peraga di tempat umum. Aturan tentang pemasangan alat peraga kampanye (termasuk spanduk/baliho) sebenarnya telah diamanatkan agar pemasangan berbagai alat peraga/sosialisasi oleh peserta pemilu harus dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat.

Kegiatan kampanye ini sejatinya bisa menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat selain itu seharusnya juga dapat menanamkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan. Namun sepertinya hal kecil untuk sekedar menjaga lingkungan ini cenderung tidak terlalu mendapat perhatian. Setelah masa pendaftaran calon kepala daerah berakhir, para simpatisan dari masing-masing kandidat sudah gencar untuk mulai mensosialisasikan kandidatnya masing-masing melalui baliho serta spanduk-spanduk di setiap sudut jalan yang nantinya akan menambah volume sampah ketika gelaran kegiatan kampanye ini berakhir nantinya. Fenomena sampah kampanye pilkada ini memang merupakan kenyataan yang umum terjadi hampir di semua kota di tanah air. Kuatnya keinginan para kandidat kepala daerah untuk meraih dukungan yang maksimal dari masyarakat, menyebabkan para kandidat berlomba-lomba melipatgandakan pemasangan berbagai atribut promosi dan propaganda di ruang-ruang publik. Pada hal disadari atau tidak, kebiasaan berkampanye seperti ini pada akhirnya menghasilkan sampah yang mengotori kota.

Selain itu, pemasangan media kampanye luar ruang seperti, spanduk, bendera, billboard, poster, dan sebagainya yang bercampur baur dengan media iklan, seperti papan-papan promosi rokok, minuman dan sebagainya di tiang-tiang listrik tidak hanya mengganggu keindahan dan kebersihan kota juga kenyamanan visual masyarakat. Bahkan, pemasangan media kampanye yang seperti ini kerap memicu terjadinya kecelakaan di jalan raya karena beberapa diantaranya menutupi rambu-rambu lalulintas.

Sampah kampanye pilkada pada akhirnya menjadi beban masyarakat dan pemerintah. Kekhawatiran terlantarnya sampah kampanye pilkada sangat realistis karena kandidat nantinya tidak lagi fokus pada media kampanye yang dipasangnya setelah pungutan suara selesai dilakukan. Perhatian mereka akan tersita pada kalkulasi perhitungan suara. Media kampanye dibiarkan begitu saja tanpa ada yang bertanggungjawab.

Jika setiap pasangan memasang 10 baliho di masing-masing desa adat yang ada di masing-masing kabupaten/kota di Bali sampah dari baliho bisa mencapai ribuan lembar. Selain baliho, pasangan calon Gubernur/bupati/walikota biasanya juga memasang alat peraga lain, seperti spanduk, pamflet, dan stiker yang jika diakumulasikan jumlahnya mencapai ribuan lembar. Jumlah tersebut akan semakin besar jika diakumulasikan dengan media sosialisasi yang dipasang KPU. Lantas, berapa besar sampah yang dihasilkan Pilkada di 171 wilayah di seluruh Indonesia?.

Sampah kampanye pilkada memang berimplikasi rendah dalam penyelenggaraan Pilkada. Perhatian terhadap masalah ini relatif rendah karena tidak menjadi fokus peserta dan penyelenggara pesta demokrasi itu. KPU tidak bersikap terbuka karena tidak memiliki kewajiban mengelola sampah, sedangkan perhatian para kandidat dipastikan tersita pada perolehan suaranya.

Dari sekian banyak media kampanye yang digunakan, kita bisa cermati sebagian besar terbuat dari bahan plastik, bahan yang sangat sulit terurai. Meski dari jenis thermoplastic yang memungkinkan daur ulang, media kampanye jarang dikelola secara tepat. Lebih banyak media sisa Pilkada terlantar. Padahal, bahan plastic setidaknya memerlukan waktu 80 tahun agar terurai sempurna. Karena itulah, ke depan perlu dibuat regulasi yang mengatur sampah sisa Pilkada. Langkah ini diperlukan supaya hajatan demokrasi ini tidak lagi rutin mencemari lingkungan. Regulasi tersebut bisa dibuat dalam bentuk peraturan KPU atau Peraturan Daerah (PERDA). Misalnya, antara KPU dan peserta Pilkada dibuat kesepakatan mekanisme penanganan limbah sisa kampanye. Perlu dibuat aturan tertulis yang mengikat supaya masing-masing pasangan calon bertanggungjawab menangani limbah sisa kampanye yang mereka produksi.

Sebelum masa kampanye dimulai KPU Provinsi Bali perlu mengawasi serta mengatur mekanisme terkait media kampanye yang diproduksi tim sukses masing-masing kandidat. Caranya, setiap tim sukses diwajibkan melaporkan jumlah media kampanye yang diproduksi berdasarkan kategori jenis media, jumlah, dan daerah penyebaran. Mereka juga perlu melaporkan rencana penanganan limbah sisa kampanye, apakah akan disimpan, disumbangkan kepada pihak lain, atau di daur ulang secara mandiri.

Pilkada adalah momentum perubahan. Pada saat itulah integritas kepemimpinan dan moral calon pemimpin diuji. Perhatian mereka terhadap persoalan sampah kampanye pilkada setidaknya bisa menjadi gambaran kepedulian mereka terhadap persoalan masyarakat. Jika pada masa kampanye saja mereka mengabaikan limbah yang dihasilkannya bagaimana jika sudah menjabat nanti?

Tags : limbah
Ida Ayu Indira Dwika Lestari

The author Ida Ayu Indira Dwika Lestari

Mahasiswa Progam Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Bidang Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

Tinggalkan Komentar di sini