close
APD

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.08 tahun 2010 merupakan aturan mengenai Alat Pelindung Diri yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.  Dalam pasal 1 Alat Pelindung Diri (APD) didefinisikan sebagai suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

APD tersebut harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku (Pasal 2) dan tentunya sesuai dengan jenis potensi bahaya.  Sehingga penggunaannya akan benar-benar optimal.  Biasanya diawali dengan melakukan identifikasi potensi bahaya di area kerja tersebut atau di beberapa industri atau perusahaan, ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengawalinya dengan HIRADC (Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control) Process atau IPBR (Identifikasi Potensi Bahaya dan Risiko).  Dalam hirarki pengendalian risiko, APD merupakan pendekatan yang kelima atau terakhir setelah Eleminasi, Substitusi, Pengendalian teknis (engineering control), dan pengendalian administrasi.

Pemilihan APD bagi pekerja sangatlah penting, pemilihan yang salah dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya tambahan bagi pemakaiannya.  APD wajib diberikan oleh pengusaha secara cuma-cuma (Pasal 2) kepada pekerjanya sebagai bentuk komitmen pengusaha dalam implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Lalu apa saja macam-macam alat pelindung diri tersebut? Pasal 3 dalam Permenaker No.08 tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri mengelompokkannya menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

  1. Pelindung Kepala
  2. Pelindung Mata dan muka
  3. Pelindung Telinga
  4. Pelindung Pernapasan
  5. Pelindung Tangan
  6. Pelindung Kaki

Jika saat anda memasuki area perusahaan atau proyek biasanya anda menjumpai sebuah poster atau papan informasi yang berisikan informasi/rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan Alat Pelindung Diri di tempat kerja (pasal 5).  Pekerja pun wajib mematuhi penggunaan APD tersebut (pasal 6).  Pekerja pun sebenarnya dapat menyatakan keberatan jika ternyata APD yang dipergunakan tidak memenuhi ketentutan dan justru membahayakan.  Misalnya saat melakukan pekerjaan di ketinggian, pekerja hanya disediakan tali biasa saja yang tidak memenuhi standar.

Secara garis besar pengusaha atau pengurus harus melakukan identifikasi kebutuhan, pemilihan, pelatihan cara penggunaan, penggunaan, perawatan, penyimpanan, cara pembuangan, inspeksi dan pelaksanaan evaluasi serta pelaporan dari penggunaan APD tersebut (pasal 7).

 

Tags : APDK3KeselamatanPPE
Noviaji Joko Priono

The author Noviaji Joko Priono

HSE Specialist, Master Candidate of Occupational Health and Safety at Universitas Indonesia. President Environmental Health Student Association FKM UI 2013.

Leave a Response